JAKARTA — Penetapan delapan tersangka baru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara mendapat sorotan dari pegiat antikorupsi.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) dan Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), Sutrisno Pangaribuan, meminta KPK tidak berhenti pada penetapan tersangka di tingkat pelaksana, tetapi mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh rantai pengambilan keputusan dalam perkara tersebut.
KPK sebelumnya menyampaikan adanya penetapan delapan tersangka baru dalam perkara tersebut. Informasi itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu (7/10/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurut Sutrisno, penetapan tersangka baru harus menjadi pintu masuk untuk menguji secara menyeluruh bagaimana proyek tersebut direncanakan, dianggarkan, diputuskan, dilaksanakan, hingga siapa saja yang diduga memperoleh manfaat dari rangkaian proses tersebut.
“Jangan sampai pemberantasan korupsi berhenti pada aktor pelaksana. KPK harus membongkar seluruh rantai pengambilan keputusan berdasarkan alat bukti yang sah. Kalau ada pihak yang memiliki kewenangan lebih besar dan diduga mempunyai peran dalam proses tersebut, tentu harus diperiksa secara objektif,” kata Sutrisno.
Bukan Sekadar Menambah Jumlah Tersangka
Sutrisno menilai ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata dilihat dari bertambahnya jumlah tersangka.
Menurutnya, proses hukum harus mampu menjelaskan konstruksi perkara secara utuh, termasuk hubungan antara kebijakan anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan proyek dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan.
“Publik tentu tidak hanya membutuhkan informasi tentang siapa yang menjadi tersangka. Publik juga ingin mengetahui bagaimana perkara itu terjadi, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana mekanismenya, dan apakah ada pihak lain yang memiliki peran penting,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menuduh pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah dan hanya dapat dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Soroti Pemeriksaan Saksi
Dalam pernyataannya, Sutrisno juga menyinggung nama Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti, yang menurutnya perlu mendapatkan kejelasan terkait proses pemeriksaan apabila memang masih relevan dengan perkara yang sedang dikembangkan KPK.
Sutrisno menyebut adanya pemberitaan mengenai ketidakhadiran dalam pemanggilan pemeriksaan sebelumnya. Namun, ia meminta persoalan tersebut dijelaskan secara resmi oleh KPK agar tidak berkembang menjadi spekulasi di ruang publik.
“Kalau memang keterangannya masih dibutuhkan penyidik, publik tentu ingin mengetahui langkah hukum apa yang akan dilakukan KPK. Tetapi kita juga harus membedakan secara tegas antara seseorang yang dipanggil sebagai saksi dengan seseorang yang berstatus tersangka,” katanya.
Menurut Sutrisno, status sebagai saksi tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai indikasi seseorang terlibat dalam tindak pidana.
Karena itu, ia meminta semua pihak menunggu proses penyidikan dan tidak membangun kesimpulan sebelum KPK mengungkapkan bukti serta konstruksi perkara secara resmi.
KPK Diminta Konsisten dengan Pernyataan Penindakan
Sutrisno juga mengingatkan kembali pernyataan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, yang sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik dapat melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pihak yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
Bagi Sutrisno, konsistensi antara pernyataan lembaga penegak hukum dan tindakan penyidikan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kalau penyidik menyatakan masih membutuhkan keterangan seseorang, tentu ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Yang penting semuanya dilakukan sesuai prosedur, transparan dalam koridor kewenangan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Usut dari Hulu hingga Hilir
Sutrisno juga meminta KPK melihat perkara tersebut tidak hanya dari sisi pelaksanaan proyek jalan, tetapi juga menelusuri aspek perencanaan dan penganggaran yang mendahuluinya.
Menurut dia, apabila terdapat perubahan kebijakan atau pergeseran anggaran yang memiliki hubungan dengan proyek yang sedang disidik, seluruh proses tersebut layak diuji berdasarkan dokumen dan alat bukti yang tersedia.
“Kalau ada perubahan anggaran, perubahan kebijakan, atau keputusan tertentu yang berkaitan dengan proyek, semuanya harus diperiksa. Bukan berarti setiap perubahan kebijakan adalah tindak pidana, tetapi apabila memiliki keterkaitan dengan perkara, harus diuji secara objektif,” katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar pemberantasan korupsi tidak hanya menyasar konsekuensi akhir, tetapi mampu menemukan titik awal munculnya persoalan.
Jangan Ada Kekebalan Hukum karena Kedekatan Kekuasaan
Lebih jauh, Sutrisno menegaskan bahwa proses hukum harus berlaku sama terhadap siapa pun.
Namun, ia juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak digunakan untuk membangun opini bahwa seseorang terlibat hanya karena memiliki hubungan politik, jabatan, hubungan keluarga, atau kedekatan dengan pejabat tertentu.
“Tidak boleh ada kekebalan hukum karena kedekatan dengan kekuasaan. Tetapi sebaliknya, seseorang juga tidak boleh dianggap bersalah hanya karena memiliki hubungan dengan pejabat atau tokoh tertentu. Ukuran utamanya tetap alat bukti,” tegas Sutrisno.
Menurutnya, prinsip tersebut merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang adil dan profesional.
Delapan Tersangka Harus Menjadi Awal, Bukan Akhir
Sutrisno berharap penetapan delapan tersangka baru dapat menjadi momentum bagi KPK untuk memperluas penyidikan secara profesional apabila ditemukan bukti yang mengarah kepada pihak lain.
Ia meminta KPK menjadikan perkara tersebut sebagai kesempatan untuk memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan posisi, jabatan maupun latar belakang seseorang.
“Delapan tersangka baru harus menjadi awal untuk membongkar konstruksi perkara secara utuh, bukan akhir dari pengusutan. Kalau bukti mengarah kepada pihak lain, siapa pun orangnya, harus diproses sesuai hukum. Kalau tidak ada bukti, jangan dipaksakan,” ujar Sutrisno.
Ia menambahkan, publik membutuhkan penegakan hukum yang tidak hanya menghasilkan tersangka, tetapi juga mampu menjelaskan akar persoalan, mekanisme terjadinya dugaan tindak pidana, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan bukti.
“Pemberantasan korupsi harus bekerja dari hulu sampai hilir. Yang dicari bukan sekadar jumlah tersangka, tetapi kebenaran materiil dan pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti,” pungkasnya.
REDAKSI
