MEDAN — DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyoroti serius dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 060870 Kota Medan. Sebanyak 17 siswa dilaporkan mengalami mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah pada Jumat (9/10/2026).
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, mendesak agar kejadian tersebut diusut secara menyeluruh dan pertanggungjawaban pihak terkait dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Rapidin menegaskan, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan. Menurutnya, kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, hingga distribusi makanan harus berada dalam pengawasan yang ketat.
“Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG, ini bukan persoalan sepele. Harus diperiksa bagaimana makanan disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” tegas Rapidin.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia makanan tersebut telah ditutup oleh pihak berwenang. Sebanyak 11 siswa dilaporkan telah diperbolehkan pulang dalam kondisi stabil, sementara enam siswa lainnya masih menjalani pemantauan medis. Penyebab pasti kejadian masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengujian laboratorium sampel makanan.
Rapidin meminta penanganan kasus tidak berhenti pada penutupan SPPG. Ia menekankan pentingnya transparansi hasil investigasi dan tindakan tegas apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur.
“Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan menutup SPPG, sementara penyebabnya tidak dijelaskan secara terang. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengingatkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif.
Menurut Sutrisno, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Program tersebut harus menjamin bahwa makanan yang diterima siswa aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar kesehatan.
“Jangan hanya memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi mengabaikan apakah makanan itu aman dikonsumsi. Jika ada siswa yang jatuh sakit setelah makan, pelaksanaannya harus diperiksa secara serius. Tanggung jawab tidak boleh saling dilempar,” tegas Sutrisno.
DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta agar hasil pemeriksaan disampaikan kepada publik secara terbuka setelah proses investigasi selesai. Penentuan penyebab kejadian harus berdasarkan bukti dan hasil laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan spekulasi.
DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan bahwa anggaran negara yang digunakan untuk program MBG harus dikelola secara akuntabel dan berorientasi pada keselamatan penerima manfaat. Istilah gratis tidak berarti program tersebut tanpa biaya, sebab pelaksanaannya menggunakan sumber daya negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Bagi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, keberhasilan MBG bukan sekadar berapa banyak makanan yang dibagikan, melainkan sejauh mana program tersebut benar-benar memberikan manfaat gizi tanpa membahayakan kesehatan anak-anak. Dugaan kejadian di Medan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar pengawasan diperkuat, standar keamanan pangan ditegakkan, dan kejadian serupa tidak terulang.
Laporan: DPD PDI-P Sumatera Utara/ Redaksi
