Jakarta, 03 Juli 2026 — Direktur Eksekutif Indonesian Government Watch (IGoWa), Sutrisno Pangaribuan, melontarkan kritik keras terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat sekaligus Ketua DPW PAN Sumatera Utara, Syah Afandin atau Ondim. Menurutnya, OTT tersebut tidak dapat dipandang sebagai prestasi besar pemberantasan korupsi, melainkan lebih menyerupai “akrobat politik” yang dimainkan untuk membangun opini publik sekaligus mengalihkan perhatian masyarakat dari berbagai dugaan kasus besar yang hingga kini tidak tersentuh di Sumatera Utara.
Sutrisno menilai KPK saat ini cenderung mempertontonkan penegakan hukum yang bersifat selektif. Ia menyoroti berbagai kasus korupsi besar di Sumatera Utara yang disebut-sebut menyeret sejumlah nama penting, namun hingga kini tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Salah satunya adalah kasus korupsi proyek jalan di Sumut yang hanya berhenti pada terpidana Topan Obaja Ginting tanpa menyentuh dugaan aktor utama di balik proyek-proyek strategis tersebut.
“KPK terlihat berani kepada pihak tertentu, namun kehilangan keberanian ketika harus menyentuh lingkaran kekuasaan yang lebih besar. Publik melihat ada standar berbeda dalam penegakan hukum,” ujar Sutrisno dalam keterangannya, Jumat (03/07/2026).
Ia juga menyinggung perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan RI yang dalam fakta persidangan disebut adanya aliran dana miliaran rupiah untuk kepentingan politik pada momentum Pilpres dan Pilkada 2024. Namun menurutnya, berbagai nama yang disebut dalam persidangan hingga kini belum pernah dipanggil ataupun diperiksa secara serius oleh aparat penegak hukum.
“Kalau memang KPK serius memberantas korupsi, maka seluruh fakta persidangan harus ditindaklanjuti tanpa pandang bulu. Jangan hanya menjadikan OTT sebagai panggung pencitraan,” tegasnya.
Dalam keterangannya, Sutrisno turut menyoroti sejumlah proyek infrastruktur di Sumatera Utara yang dinilai menyisakan banyak persoalan, mulai dari Stadion Teladan Medan yang lama mangkrak, pembangunan basement Lapangan Merdeka yang disebut masih bermasalah, gedung UMKM Gallery di kawasan Universitas Sumatera Utara yang belum optimal digunakan, hingga pembangunan gedung hibah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang disebut menelan anggaran besar namun belum selesai sebagaimana mestinya.
Ia bahkan menyebut publik saat ini lebih tertarik membahas dugaan pengaruh Topan Obaja Ginting dibanding sekadar OTT terhadap Ondim. Menurutnya, muncul dugaan bahwa sejumlah proyek strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dikendalikan oleh pihak tertentu meski telah berstatus terpidana.
“Fenomena yang berkembang di masyarakat justru mempertanyakan bagaimana seorang terpidana masih diduga memiliki pengaruh terhadap proyek-proyek besar. Ini yang semestinya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum,” katanya.
Sutrisno juga menilai penanganan perkara terhadap Ondim tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di Sumatera Utara. Ia menyinggung posisi Ondim sebagai Ketua DPW PAN Sumut yang sebelumnya mendapat sorotan politik dalam berbagai momentum internal partai maupun kontestasi daerah.
“Publik tentu bebas menilai apakah OTT ini murni penegakan hukum atau ada aroma politik yang lebih besar di belakangnya,” ujarnya.
Meski demikian, Sutrisno menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukanlah bentuk pembelaan terhadap praktik korupsi. Ia justru menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih agar tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
“Korupsi harus diberantas tanpa kompromi. Namun ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul kepada kelompok tertentu, maka kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan semakin runtuh,” pungkasnya.
(Redaksi)
