SIMALUNGUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pengawalan terhadap proyek-proyek strategis daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Entry Meeting Pengawalan Proyek Pembangunan Strategis (PPS) Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Rabu, 29 Juli 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah preventif untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan proyek strategis berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sekaligus meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Entry Meeting dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, H. Munawal Hadi, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Intelijen Yudhi Saputra, S.H., Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Fuad Farhan Sriyadi, S.H., beserta Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejari Simalungun.
Turut hadir Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Frits Ueki Prapanca Damanik, S.E., M.Si., Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun Simson Sauttua Pardomuan, S.STP., Inspektur Daerah Kabupaten Simalungun Roganda Sihombing, A.P., M.Si., serta jajaran pejabat teknis dan pihak terkait lainnya.
Dalam arahannya, Kajari Simalungun menegaskan bahwa pendampingan hukum melalui PPS merupakan instrumen pencegahan yang bertujuan menjaga agar pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaksana kegiatan tanpa mengurangi tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama terhadap integritas penyelenggaraan pembangunan, seluruh pihak yang terlibat menandatangani Pakta Integritas, yang menjadi simbol kesepakatan untuk menjalankan setiap tahapan pekerjaan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Selain menyamakan persepsi mengenai ruang lingkup pekerjaan, mekanisme koordinasi, pengawasan, pengendalian mutu, dan sistem pelaporan, forum tersebut juga membahas sejumlah persoalan teknis yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan proyek.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah adanya perubahan Standar Satuan Harga (SSH) yang berdampak pada perubahan volume maupun output kegiatan pengadaan mobilier. Atas kondisi tersebut, dibahas langkah-langkah yang sesuai ketentuan hukum, baik melalui mekanisme pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun melalui Perubahan APBD, sehingga pelaksanaan proyek tetap memiliki dasar hukum yang kuat.
Kejari Simalungun juga menekankan bahwa keberlanjutan pendampingan hukum dalam Program Pengamanan Pembangunan Strategis sangat bergantung pada kepatuhan Dinas Pendidikan maupun penyedia jasa terhadap rekomendasi Tim PPS dan Inspektorat Daerah.
Melalui pendekatan preventif ini, Kejaksaan berharap setiap potensi hambatan dapat diidentifikasi sejak dini sehingga proyek pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Simalungun.
Pelaksanaan Entry Meeting tersebut sekaligus mempertegas sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan pembangunan yang berlandaskan prinsip good governance, dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, serta integritas.
Kejaksaan Negeri Simalungun menegaskan akan terus mengawal setiap program pembangunan strategis melalui upaya pencegahan dan penguatan tata kelola, sehingga anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Redaksi
Sumber: Kejaksaan Negeri Simalungun/Sam hadi Purba
