SIMALUNGUN, 14 September 2026 — Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Simalungun.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, H. Munawal Hadi, S.H., M.H., didampingi Jaksa Pengacara Negara (JPN), Senin (14/9/2026), di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun, Jalan Sangnawaluh Km. 3,5.
Rapat tersebut menjadi forum koordinasi antarinstansi untuk mengevaluasi perkembangan sekaligus menyusun langkah tindak lanjut terhadap program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Simalungun.
Kegiatan dihadiri Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun Daniel Sepdiares Sagala, S.SiT., S.H., perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun sekaligus Kasubbag Tata Usaha Dedi Kuswandi, S.Pd.I., M.M., Wakil Ketua BWI Kabupaten Simalungun Salman Abror, S.H., jajaran Kementerian Agama Kabupaten Simalungun, Jaksa Pengacara Negara, serta staf Kejaksaan Negeri Simalungun.
241 Tanah Wakaf Menjadi Target Percepatan
Dalam rapat terungkap, dari total 241 bidang tanah wakaf yang menjadi target program percepatan, sebanyak 93 tanah wakaf saat ini sedang dalam proses pendaftaran, sedangkan 10 tanah wakaf telah selesai dan diterbitkan sertifikatnya.
Perkembangan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi bersama, mengingat sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Selain mengevaluasi progres, rapat juga menekankan pentingnya kelengkapan dan kesesuaian administrasi sebagai salah satu faktor utama dalam kelancaran proses pendaftaran tanah wakaf.
Para pengurus tanah wakaf, baik nazhir maupun wakif, diharapkan berasal dari masyarakat setempat yang saling mengenal dan memiliki kejelasan hubungan dengan objek wakaf. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung tertib administrasi serta meminimalkan potensi persoalan di kemudian hari.
Sinkronisasi Data Antarinstansi
Hal lain yang menjadi perhatian dalam rapat adalah perlunya sinkronisasi data antara Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun dengan Kementerian Agama Kabupaten Simalungun.
Penyamaan data dinilai penting untuk memastikan jumlah, lokasi, serta status tanah wakaf yang tercatat pada masing-masing instansi memiliki kesesuaian. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, proses pelaksanaan program maupun pelaporan dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan terkoordinasi.
Tanah Wakaf di Dolok Panribuan Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas persoalan tanah wakaf di wilayah Dolok Panribuan yang saat ini dikuasai pihak ketiga dan digunakan sebagai lokasi usaha.
Terhadap persoalan tersebut, Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun bersama Kejaksaan Negeri Simalungun akan melakukan langkah tindak lanjut sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Jaksa Pengacara Negara menegaskan komitmennya untuk terus membangun koordinasi dan memberikan pendampingan bersama instansi terkait dalam mendukung keberhasilan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf yang diinisiasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi dan penerbitan sertifikat, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf, sehingga keberadaannya dapat terlindungi dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan serta kemaslahatan masyarakat.
Rapat koordinasi berlangsung tertib dan lancar. Sejumlah langkah tindak lanjut disepakati untuk dikoordinasikan oleh masing-masing instansi terkait sebagai bagian dari upaya bersama menyukseskan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Simalungun.
Laporan: S. Hadi Purba Tambak
