MEDAN– DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara mengimbau seluruh kader dan pejabat publik dari PDI Perjuangan di Sumatera Utara untuk menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka dari kantor partai maupun ruang kerja masing-masing. Imbauan tersebut menyusul penyampaian surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengatakan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan fakta politik dan hukum yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan serta mekanisme konstitusional yang berlaku.
Menurut Sutrisno, perkembangan tersebut menjadi dasar bagi seluruh jajaran partai untuk menyesuaikan berbagai atribut dan dokumentasi yang berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden.
Ia mengimbau seluruh DPC, PAC, Pengurus Ranting (PR), dan Pengurus Anak Ranting (PAR) PDI Perjuangan se-Sumatera Utara agar segera menurunkan foto Gibran yang terpasang di seluruh kantor partai.
Imbauan serupa juga ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kader PDI Perjuangan di Sumatera Utara, termasuk para pimpinan DPRD, baik ketua maupun wakil ketua, serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD kabupaten/kota untuk menurunkan foto Gibran dari ruang kerja masing-masing.
Lebih lanjut, Sutrisno meminta seluruh kader PDI Perjuangan agar menyerahkan sepenuhnya proses politik dan hukum kepada MPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Kader juga diminta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sutrisno menilai, perkembangan politik tersebut harus menjadi momentum untuk menunjukkan kedewasaan demokrasi. Pengunduran diri Gibran yang berlangsung tanpa gejolak, menurutnya, menjadi gambaran bahwa perbedaan sikap politik tidak harus berujung pada konflik di tengah masyarakat.
“Baik pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung Gibran harus tetap mengedepankan persatuan. Kita semua harus guyub, rukun, dan menghormati prinsip bahwa setiap pejabat publik yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya harus bersedia mengambil langkah konstitusional, termasuk mengundurkan diri,” tegas Sutrisno.
Ia berharap seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Utara tetap menjaga ketertiban, menghormati proses kelembagaan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan.
Sutrisno Pangaribuan
Wakil Ketua Bidang Politik
DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara
